jaketkulitgarut.co.id

Situs jaketkulitgarut.co.id yang membagikan informasi dunia teknologi informasi dan komunikasi , dan beberapa tips menarik.

Dasar Hukum Asuransi Syari’ah

Dasar Hukum Asuransi Syari’ah

Sumber atau dasar hukum asuransi syari’ah adalah syari’at Islam, sedangkan sumber hukum dari syari’ah Islam adalah Al-qur’an, Ijma’, qiyas, Istihsan, ‘urf atau tradisi. Al-qur’an dan sunnah atau kebiasaan Rasulullah merupakan sumber utama dari hukum Islam. Oleh karena itu, dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik dan operasional dari asuransi syari’ah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syari’ah Islam. Firman Allah:
___________ _________ ___________ __________ ____ ____________ __________ _________ ________ _______ _ _____ _____________ ___ ______ _________ _____ ____ ____________ ___ _______ ___________ ______ ____________ ________ _ _______ ______ __________ _________ ____
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (an-Nisaa’:59)_
 Terdapat beberapa dasar hukum asuransi menurut syari’ah antara lain:
Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan.
___________ _________ __________ _________ ____ ___________ ______ ___ ________ ______ _ ___________ ____ _ ____ ____ _______ _____ ___________ ____
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Hasyr: 18)_
Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu’amalah
___________ _________ ___________ _________ _____________ _ ________ _____ _________ ___________ ____ ___ ________ __________ ______ ________ _________ _________ ______ _ ____ ____ ________ ___ _______ ___
Artinya: “ hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang melaksanakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” (Q.S. al-Maidah:1)_
Perintah Allah untuk saling bertanggung jawab
Hadits Nabi saw:
المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. (البخارى و مسلم)
Artinya: “ seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam satu masyarakat ibarat seluruh bangunan, yang mana tiap bagian dalam bangunan itu menguatkan bagian yang lainnya”. (HR. Bukhori dan Muslim).(4:65)_
Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerja sama
Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi SAW.
……….. ______________ _____ _________ _____________ _ ____ ____________ _____ ________ _______________ …….
Artinya: “…….Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran……”. (QS. Al-Maidah: 2)_

Perintah Allah untuk saling melindungi dari segala kesusahan

________ ___________ ____ _____ ____________ _____ ______ ___
Artinya: “ (Allah) yang telah member makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.              (QS. Al-Quraisy: 4)._
Sedangkan peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia diatur, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, PP No. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur asuransi sosial yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (asuransi sosial kecelakaan penumpang), Astek (asuransi social tenaga kerja), dan Askes (asuransi kesehatan).
Peraturan asuransi syari’ah saat ini memang masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syari’ah mengacu kepada SK Dirjen Lembaga keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan system syari’ah dan beberapa Keputusan Mentri Keuangan (KMK), yaitu KMK no. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan reasuransi; dan KMK no. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
Di samping itu, perasuransian syari’ah di Indonesia juga  di atur dalam beberapa fatwa DSN-MUI antara lain fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada asuransi Syari’ah, fatwa DSN-MUI No. 52/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syari’ah, fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syari’ah.
baca juga :

jaketkulitgarut

Kembali ke atas