jaketkulitgarut.co.id

Situs jaketkulitgarut.co.id yang membagikan informasi dunia teknologi informasi dan komunikasi , dan beberapa tips menarik.

Jenis dan sifat Perjanjian Internasional

Jenis dan sifat Perjanjian Internasional

  1. Perjanjian Bilateral, bersifat khusus (treaty contract) dan tertutup. Treaty contract berarti   perjanjian yang dilakukan hanya mengikat dua negara yang berjanji, contoh :
  • Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC (Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang penyelesaian “dwikewarganegaraan”.
  • Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang “Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat Malaka pada tahun 1971.
  • Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1974.
  • Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua negara pada tanggal 16 Desember 1995.
  1. Perjanjian Multilateral, sering disebut sebagai law making treaties karena biasanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat “terbuka.” Law making treaties berarti perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara (multilateral akan menjai hukum yang mengikat bagi masyarakat internasional secara menyeluruh. Ada beberapa contoh :
  • Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentang “Perlindungan Korban Perang”.
  • Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan Diplomatik”.
  • Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 tentang “Laut Teritorial, Zona Ber-sebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.

2.7. Pelaksanaan Perjanjian Internasional

  1. Ketaatan Terhadap Perjanjian

Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servada). Perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi pihak yang berjanji sehingga para pihak harus mentaatinya.
Kesadaran hukum nasional. Perjanjian akan dipatuhi jika tidak bertentangan dengan hukum nasional negara bersangkutan.

  1. Kedudukan Negara Bukan Peserta

Negara bukan peserta pada hakikatnya tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhinya. Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat multilateral (PBB) atau objeknya besar (Terusan Suez, Panama, Selat Malaka dan lain-lain), mereka dapat juga terikat, apabila

  1. Negara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu, dan
  2. Negara tersebut dikehendaki oleh para peserta.

Pembatalan Perjanjian Internasional

Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjian internasional dapat batal, antara lain :

  • Negara peserta atau wakil kuasa penih melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.
  • Adanya unsur kesalahn (error) pada saat perjanjian dibuat.
  •  Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian.
  • Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption), baik melalui kelicikan atau penyuapan.
  • Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan.
  • Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.

Berakhirnya Perjanjian Intenasional

Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena:

 

jaketkulitgarut

Kembali ke atas