jaketkulitgarut.co.id

Situs jaketkulitgarut.co.id yang membagikan informasi dunia teknologi informasi dan komunikasi , dan beberapa tips menarik.

UUJN versus tiga undang-undang

UUJN versus tiga undang-undang

Komentar senada juga dikemukakan oleh Guru Besar Hukum Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Arie Sukanti Hutagalung. Dijelaskan oleh Arie, notaris hanya bisa membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sepanjang oleh undang-undang yang lain tidak disyaratkan wajib dibuat oleh PPAT. “Jadi, sekarang BPN (Badan Pertanahan Nasional, red) sudah sepakat kalau ada notaris membuat (akta) itu tidak sebagai jabatan PPAT, maka tidak akan dilakukan balik nama, (dan) tidak akan dilakukan pembebanan hak tanggungan,” cetusnya.

Tak cuma itu, Arie juga mensinyalir bahwa substansi UUJN tersebut bertentangan dengan tiga undang-undang di bidang pertanahan yang sudah ada lebih dulu. Ketiga undang-undang yang ditabrak oleh UUJN yaitu UU No.5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, UU No.16/1985 tentang Rumah Susun, dan UU No.4/1996 tentang Hak Tanggungan. Arie menuding bahwa kesalahan fatal ini karena pembuat UUJN tidak memahami hukum pertanahan. “Saya terus terang saja, Abdul Gani gak tahu hukumnya. Itu pendaftaran tanah sudah jelas itukan lingkup kekuasaan BPN,” tegasnya.

Tentang hal kewenangan baru notaris, Sutjipto selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan PP INI, mengomentarinya dengan sangat hati-hati. Ia sendiri menyadari bahwa kewenangan baru tersebut masih perlu dikomunikasikan dengan pihak BPN. Di matanya, implementasi pasal 15 ayat (2) huruf f tak semudah yang diucapkan Gani. Malah, ia memperkirakan wewenang baru tersebut berbahaya jika langsung diterapkan oleh notaris yang bukan PPAT, karena dapat merugikan klien yang aktanya ditolak untuk didaftarkan di BPN.

“Saya kira di lapangan belum (dapat dilaksanakan, red),” katanya. Ia juga menambahkan bahwa pihak BPN memang sempat menolak pasal tersebut saat pembahasan RUUJN di DPR.

Apapun, pertentangan antara UUJN dengan tiga undang-undang lain memang sukar untuk dimengerti. Pasalnya, sulit untuk diterima logika apabila selama pembahasan di Baleg, anggota DPR maupun pemerintah sama sekali menutup mata terhadap kemungkinan hal itu terjadi. Lagipula, dalam setiap pembahasan RUU selalu ada proses harmonisasi ataupun sinkronisasi dengan undang-undang lain yang terkait. Arie menyatakan bahwa hal tersebut kemungkinan terjadi karena pihak pemerintah tidak didukung oleh ahli di bidang hukum pertanahan.

Kendati demikian, Arie meragukan bahwa kehadiran pasal 15 ayat (2) huruf f itu dilatarbelakangi adanya perebutan “rezeki” antara Depkeh dan HAM dengan BPN. Spekulasi itu dibantah Arie lantaran yang dirugikan oleh ketentuan UUJN bukan hanya BPN, namun juga Menteri Keuangan.

Ada apa dengan Menkeu? Memang hal ini tak lagi berkaitan dengan pasal 15 ayat (2) huruf f, tetapi pasal 15 ayat (2) huruf g yaitu wewenang notaris untuk membuat risalah lelang. “Tidak bisa begitu. Vendu Reglement (Staatsblad 1908 Nomor 189, red) sudah menentukan bahwa itu mesti ditetapkan jadi pegawai lelang kelas dua, atau kelas satu,” jelas Arie.

Hingga saat ini, Vendu Reglement (VR) yang juga dikenal sebagai Peraturan Lelang Tahun 1908 masih berlaku sebagai peraturan setingkat undang-undang. Masuk akal jika Menkeu juga berkepentingan dengan pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN karena tidak sedikit undang-undang di bidang perpajakan yang merujuk pada pasal-pasal dalam VR. Diantaranya UU No.19/1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan UU No.20/2000 tentang Perubahan Atas UU No.21/1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Belum menjamin kepastian hukum

Selain lubang-lubang yang dapat membahayakan para notaris dan berpotensi merugikan masyarakat yang menjadi klien mereka, ketentuan tertentu UUJN juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para calon notaris. Ketua Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dedi Hartono mengatakan bahwa UUJN tidak mengatur pemberian sanksi terhadap notaris yang tidak menerima magang calon notaris. Padahal, terang Dedi, menerima magang calon notaris adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi notaris sesuai pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.

sumb

sumber :

https://www.sudoway.id/seva-mobil-bekas/

jaketkulitgarut

Kembali ke atas